Undang-Undang "Perkataan Kebencian" Baru di Polandia: 3 Tahun Penjara Karena Menghina Kelompok LGBT

Pada hari Rabu, Kementerian Kehakiman Polandia menerbitkan rancangan amandemen hukum pidana mengenai ujaran kebencian di situs web Pusat Legislasi Pemerintah. Dalam pendiriannya yang kuat terhadap rencana pemerintah untuk menghukum apa yang mereka sebut sebagai “perkataan kebencian”, Partai Konfederasi Polandia menegaskan perlunya wacana publik yang bebas dan tidak dibatasi. “Pengenalan solusi yang diusulkan akan menjamin perlindungan hukum pidana yang lebih baik dan menyeluruh terhadap penggunaan kekerasan atau ancaman yang melanggar hukum, hasutan kebencian, penghinaan dan pelanggaran integritas tubuh karena kecacatan, usia, jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas gender pihak yang dirugikan,” bunyi draf tersebut. Rancangan tersebut juga mengancam hukuman lima tahun penjara karena “ancaman”. Namun, bahkan untuk “penghinaan,” yang didefinisikan secara longgar, hukumannya bisa sangat berat berdasarkan rancangan undang-undang yang baru. Ketentuan mengenai gender, orientasi seksual, dan identitas gender ditambahkan pada pasal 256 yang mencakup penghasutan untuk membenci dan pada pasal 257 tentang penghinaan. Kini, berdasarkan aturan baru ini, “penghinaan” terhadap orientasi seksual atau identitas gender akan dihukum hingga tiga tahun penjara. Partai-partai oposisi di Polandia sudah memperingatkan terhadap usulan perubahan undang-undang ujaran kebencian pada bulan Januari tahun ini ketika pemerintahan baru pertama kali berkuasa. Mereka berpendapat bahwa perubahan seperti itu secara efektif akan mengakhiri…   kebebasan berpendapat di Polandia dan merupakan ancaman besar terhadap kebebasan beragama, khususnya agama Katolik yang kritis terhadap banyak aspek LGBT. “Koalisi yang berkuasa, sebagai bagian dari perjanjian koalisinya, telah mengumumkan bahwa mereka ingin menghukum apa yang disebut sebagai ujaran kebencian. Wakil Menteri Kehakiman sayap kiri saat ini, Krzysztof Śmiszek, dari Kiri Baru, menyatakan bahwa departemennya sedang berupaya untuk memperkenalkan peraturan ini, yang membatasi kebebasan berbicara dan debat publik di Polandia. Kami, sebagai Konfederasi, sangat menentang hal ini. Konsekuensi langsung dari kriminalisasi kata-kata tertentu, pada kenyataannya, adalah kriminalisasi terhadap pandangan konservatif, agama, dan Kristen,” kata anggota parlemen Konfederasi Karina Bosak pada hari Jumat. Dobromir Sośnierz, anggota partai lainnya, menyoroti kekhawatiran tentang sifat subyektif dalam mendefinisikan ujaran kebencian. “Apa yang dipahami oleh kaum kiri yang disebut dengan ujaran kebencian, pada praktiknya adalah ucapan yang dibenci oleh Menteri Śmiszek, belum tentu ucapan yang mengungkapkan kebencian terhadap seseorang, tetapi sesuatu yang tidak disukai oleh kaum kiri,” ujarnya.